450 Contoh - contoh Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum
Judul-Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum
Pembebasan anggota direksi bank BUMN dari tanggung jawab pribadi dalam kaitannya dengan pemberian fasilitas kredit berdasarkan business judgment rule
Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai antara "konsep pemisahan kekayaan pada badan hukum" sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan UU PT dengan konsep "percampuran kekayaan pada keuangan negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara. "Konsep percampuran kekayaan dalam keuangan negara" tersebut menimbulkan konflik dalam penegakannya,...
Perlindungan hukum bagi konsumen pemanfaat jasa pengobatan tradisional (Studi kasus: kelalaian pelaku usaha pembesaran alat vital pria di Menteng)
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pemanfaat jasa pengobatan tradisional dengan studi kasus terhadap kelalaian pelaku usaha praktik pembesaran alat vital yang berada di Menteng. Dengan meninjau pada permasalahan mengenai pengaturan pelayanan pengobatan tradisional di Indonesia, tanggung jawab pengobat tradisional ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan upaya hukum...
Analisa penerapan prinsip mengenal nasabah (KYC) oleh perusahaan efek di Indonesia dalam studi kasus transaksi saham PT Sugi Sumapersada dan PT Arona Binasejati
Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah oleh Perusahaan Efek di Indonesia. Penerapan prinsip mengenal nasabah sangat penting untuk diterapkan oleh lembaga penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal, pada kenyataanya banyak Perusahaan Efek yang tidak menerapkan peraturan ini secara baik ataupun tidak sempurna dimana merujuk kepada Peraturan Bapepam...
Dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi jiwa
Negara-negara di dunia internasional memberikan perhatian yang besar terhadap tindak kejahatan pencucian uang karena begitu besarnya dampak yang timbul apabila jenis kejahatan keuangan ini dibiarkan tanpa pengawasan. Sekarang ini banyak pelaku tindak pidana pencucian uang mulai beralih pada sektor non perbankan dalam melakukan pencucian uangnya. Hal ini terutama sejak pemerintah...
Peredaran produk permen impor ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus: peredaran produk permen white rabbit)
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen dalam bidang peredaran produk pangan, khususnya produk permen impor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Dengan alasan mencari keuntungan, terhadap pengaturan peredaran produk permen impor kerap kali dilakukan pelanggaran hukum,...
Analisis terhadap wewenang dan tanggung jawab penjamin emisi efek dalam proses penawaran umum (initial public offering/IPO) (studi kasus proses penawaran umum perdana pada PT. Wahana Artha Harsaka Tbk.)
Penulisan hukum ini berbicara mengenai pembatalan penawaran umum perdana PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. Yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek. Dan Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam proses penawaran umum perdana PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. ialah PT BNI Securities dan PT. Investindo Nusantara Sekuritas. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar modal...
Tugas bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program kredit usaha rakyat (KUR)
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berisi tentang fasilitas pemberian kredit dari bank-bank tertentu kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dengan tidak mempersyaratkan adanya agunan tambahan bagi pihak yang mengajukan permohonan kredit. Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program perkreditan yang dilakukan oleh bank, termasuk...
Analisis yuridis perbaikan sistim remunerasi pegawai negeri sipil RI
ABSTRAK
Tuntutan kesempurnaan Pegawai Negeri selaku aparatur negara yang memegan peranan penting dalam kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangatlah tinggi. Sementara itu, sistim penghargaan sebagai balasan atas jasa yang telah dicurahkan dengan sepenuh jiwa dan raga oleh Pegawai Negeri kepada negara diselenggarakan dengan tidak berdasarkan pada kinerja (merit...
Penerapan uitvoerbaar bijvoorraad dalam putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama (studi kasus putusan perkara perdata register nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG)
Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, atau yang diterjemahkan dari bahasa aslinya uitvoerbaar bij voorraad, merupakan suatu bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan ini bersifat exceptioneel. Karena pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan dapat dilaksanakan.
Kannia Rifatulzia Maharsayoga, author
Informed consent dalam perawatan paliatif: analisis perawatan paliatif di Rumah Sakit Kanker Dharmais = Informed consent in palliative care: analysis of palliative care in Dharmais Cancer Hospital
ABSTRACT
Dalam menghadapi penyakit kronis, pasien dihadapkan pada penurunan kualitas hidup. Di sinilah perawatan paliatif dibutuhkan guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebelum perawatan paliatif dapat dijalankan, diperlukan adanya persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan, yang disebut informed consent. Namun, terdapat tantangan...
Ghali Fairuzy Windiansyah, author
The comparison of legal person with the aspect of private international law in Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and Vietnam = Perbandingan badan hukum dengan aspek hukum perdata internasional di Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan
Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to...
Mirza Ardiansyah, author
Tinjauan yuridis penanganan anak buah kapal (ABK non yustisial) perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia = Legal review of handling of vessel crew (non-judicial vessel crew) of foreign-flagged fisheries actors of illegal fishing in Indonesia
ABSTRAK Semakin gencarnya penegakan hukum pelaku illegal fishing menyisakan permasalahan tentang penanganan Anak Buah Kapal (ABK Non Yustisial) perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia. Sistem penegakan hukum terhadap Illegal Fishing masih terfokus terhadap permasalahan pelaku dan barang bukti. Fakta di lapangan kondisi penanganan terhadap ABK non yustisial...
Rismalita Ayuginanjar, author
Tanggung jawab hukum bidan dalam penyerahan obat: analisis putusan nomor: 03/Pid.Sus/2012/PN.Pml = Legal responsibilities of midwives in handover of medication: analysis of decison number: 03/Pid.Sus/2012/PN.Pml
ABSTRACT
Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terutama kepada ibu dan anak. Para bidan yang menjalankan praktik kebidanan secara mandiri kadang kala tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana aturan yang ada. Salah satu contohnya adalah dalam penyerahan obat. Dalam hal penyerahan obat, termasuk obat Dextromethorphan yang dibahas dalam penulisan...
Rininta Chandrayu Nareswari, author
Tinjauan penyempurnaan aturan bilyet giro terkait penarikan bilyet giro kosong = Review of bilyet giro rule improvements related to withdrawal of blank bilyet giro
ABSTRACT
Bilyet giro kosong merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia perbankan. Dengan banyak terjadinya penarikan bilyet giro kosong tersebut maka Bank Indonesia menerbitkan peraturan terbaru terkait bilyet giro dan bilyet giro kosong yaitu PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan PBI No. 18/43/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau...
Gessica Freshana Marsauli, author
Tinjauan yuridis essential facilities doctrine dalam hukum persaingan usaha = Juridical review on essential facilities doctrine under competition law
ABSTRACT
Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, pastilah terdapat satu elemen penting seperti fasilitas, dimana tanpa elemen tersebut kegiatan usaha itu tidak dapat dilaksanakan. Ketika seorang pelaku usaha dominan memegang kontrol terhadap fasilitas penting tersebut, tentunya akan sulit bagi pelaku usaha lain untuk mengaksesnya. Essential Facilities Doctrine (EFD) dianggap sebagai sebuah solusi...
Irham Ramadhan Setyanto, author
Analisis yuridis penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia: studi putusan no. 17/KPPU-M/2015, putusan no. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan putusan no. 310K/Pdt.Sus-KPPU/2017) = Juridical Analysis on the application of extraterritorial principle in acquisition regulation on Indonesian competition law: case study of decision no. 17/KPPU-M/2015, decision no. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and decision no. 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dengan melakukan analisis terhadap ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia itu sendiri serta doktrin yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas apakah penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan...
Walter Orlando Wijaya, author
The issue of originality of the copyrightable works in the context of visual aspect in videogames = Isu originalitas dari karya hak cipta dalam konteks aspek visual dalam videogame
ABSTRACT
Video Games are a form of an audio-visual entertainment that is commercialized to the public, either through physical or digital form, and is a subject of Intellectual Property Law, under the definition of article 2 of the Berne Convention as Literary and Artistic Work. Within video games, contains several types...
Beby Humaira, authori
Akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pengalihan harta bersama secara sepihak kepada pihak ketiga: analisis putusan no. 527K/Pdt/2014 = Legal consequences of unregistered marriage agreements against transfers of joint assets to third parties: analysis of decision no. 527 K/Pdt/2014
ABSTRACT
Pada praktiknya, perjanjian perkawinan mengatur mengenai harta dalam perkawinan, yakni mengenai pemisahan harta. Persyaratan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yakni perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Namun pada kenyataannya, masih banyak para pihak suami isteri yang...
Andriana Ilham Warsono, author
Urgensi pengaturan program diskon pelanggan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia: perbandingan pengaturan di Amerika Serikat dan Inggris = The urgency of loyalty discount regulation in competition law in Indonesia: comparison of regulatory arrangements in the United States and the United Kingdom
ABSTRACT
Program diskon pelanggan merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara memberikan pengurangan harga yang diberikan oleh suatu pelaku usaha kepada konsumen untuk menarik minat beli dari konsumen tersebut. Tujuan dari pemberlakuan program diskon pelanggan adalah menjaga loyalitas dari konsumen agar tetap melakukan pembelian kepada pelaku usaha tersebut. Contoh dari program...
Bernardino Rakha Adjie Brata, author
Kekuasaan presiden Republik Indonesia dalam menerima penempatan duta negara lain = Power of the Indonesian president to receive foreign ambassadors
ABSTRACT
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa kekuasaan dalam menerima duta negara lain berada di tangan Presiden. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 itu kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh Presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Skripsi ini membahas serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keberadaan pengaturan kekuasaan Presiden...
Cindy Annisa Mulia, author
Penyelesaian dualisme kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 November 2017 Nomor 497 K/Tun/2017) = The Completion Of dualism management of Islamic University Of North Sumatera Foundation (UISU) Medan (study of the Supreme Court Republic Of Indonesia November, 20 2017 No. 497 K/Tun/2017)
Pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah berkembang, salah satu lembaga sosial yang dapat didirikan atas dasar pendidikan adalah yayasan. Guna mencerdaskan anak bangsa, banyak yayasan-yayasan pendidikan yang mulai bermuculuan. Didalam Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa pendirian yayasan yang berbadan hukum harus dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta...
Dimas Noor Ibrahim Kuncorodjati, author
Analisis pola tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap dokter dalam perjanjian medis di Indonesia: studi Rumah Sakit Siaga Raya = Analysis of hospital legal responsibility patterns against doctors in medical agreements in Indonesia: study of Siaga Raya Hospital
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit dalam suatu perjanjian medis di Indonesia. Penelitian berbentuk yuridis normatif dengan mengkaji penerapan teori-teori dan norma hukum pada praktik yang ada. Serta penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi...
Hanna Amanda Marchely, author
Potensi perjanjian tertutup (tying agreement) pada layanan gosend same day dan pembayaran elektronik go-pay = Potential infringement of tying agreement on gosend same day service and go-pay electronic payment
ABSTRACT
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha atau perusahaan menggunakan strategi bisnis. Namun dalam menggunakan strategi bisnisnya, pelaku usaha terkadang kurang memperhatikan dan mempertimbangan prinsip-prinsip persaingan usaha yang benar. Skripsi ini akan membahas salah satu pelaku usaha startup di sektor usaha transportasi berbasis online yaitu Gojek. Gojek sebagai pelaku usaha menyediakan...
Steven Kurniadi Idries, author
Dinamika pengaturan penyensoran dan penggolongan film: kajian sosiologi hukum terhadap sensor film di Indonesia = Dynamics of regulating film censorship and classification: a sociological study towards film censorship in Indonesia
ABSTRACT
Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa, dan sensor merupakan filter untuk menentukan apa yang patut diperlihatkan dan apa yang tidak patut diperlihatkan. Dalam hal penyensoran film, wewenang tersebut dimiliki oleh Lembaga Sensor Film sebagai suatu representasi peran negara untuk melindungi Indonesia dari budaya...
Benedetto Setyo Satrio Utomo, author
Aspek-aspek hukum perdata internasional pada pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia: studi kasus: putusan MA no. 288/ Pdt. Sus-Arbt/2014 dan putusan MA no. 674 B/ Pdt. Sus-Arbt/2014 = The aspects of private international law on the annulment of international arbitral award in Indonesia: case study: supreme court resolution no. 288/ Pdt. Sus-Arbt/2014 and Ssupreme court resolution no. 674 B/ Pdt. Sus-Arbt/2014
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dan prakteknya di lembaga peradilan di Indonesia berdasarkan aspek-aspek Hukum Perdata Internasional. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam UU Arbitrase belum jelas dan memadai....
Devitri Anita Harun, author
Analisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian joint operating body (JOB) beserta status hukumnya = Analysis on the rights and obligations between parties in a joint operating body agreement with its legal status
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama Joint Operating Body (JOB) beserta status hukumnya. Perjanjian JOB merupakan perjanjian turunan dari Kontrak Bagi Hasil yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Perjanjian yang dijadikan...
Meidianti Hanifasari, author
Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap perkawinan yang telah berakhir karena kematian: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 5/PDT/2016/PT.PBR = Annulment of polygamous marriage by heirs towards marriages that have ended due to death: analysis of the sentence of High Court of Pekanbaru case number 5/PDT/2016/PT.PBR
ABSTRACT
Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. Namun tidak sedikit pasangan yang tidak mengikuti peraturan tersebut, sehingga terhadap perkawinan ini dapat dilakukan pembatalan. Dengan adanya pembatalan perkawinan ini memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang mendapatkan kerugian dari perkawinan tersebut, terutama anak terlebih lagi apabila salah satu pihak sudah...
Maulana Rahardiansyah, author
Jual rugi pada produk unggulan ditinjau dari hukum persaingan usaha Indonesia = Loss leader pricing in perspective of Indonesia's competition law
ABSTRACT
Salah satu strategi pemasaran yang berkembang di pasar ritel adalah strategi jual rugi pada produk unggulan yang diterapkan oleh beberapa pelaku usaha ritel untuk meningkatkan lalu lintas jual-beli di tokonya dengan cara memberikan harga yang sangat rendah terhadap salah satu produk yang diyakini akan sangat laku dengan harapan pembeli akan...
Arman Azhar Bagusputra, author
Penerapan konsep koperasi digital di Indonesia ditinjau dari undang-undang perkoperasian = Application of the concept of digital cooperatives in Indonesia based on Indonesian cooperative law
ABSTRACT
Keberadaan koperasi dipertanyakan terkait dengan menjamurnya bisnis digital. Hal tersebut menunjukan bahwa industri digital di Indonesia sangat berpotensi menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi di era milenial ini, sehingga koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Pada tahun 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri hadir memperkenalkan diri sebagai Koperasi Digital pertama di Indonesia....
Permasalahan penyelenggaraan kompetisi sepakbola di Indonesia antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)
Putra, Jordhi Kusuma (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pada dasarnya Penulisan Hukum ini membahas mengenai Permasalahan penyelenggaraan kompetisi Sepakbola di Indonesia antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk ...
Perlindungan konsumen atas jasa profesi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Naidaa, Sweety (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, ...
Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 841K/Pdt/2003 tentang Penghitungan bagian mutlak (Legitieme Portie)
Hutauruk, Reymond Cefry (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap putusan – putusan pengadilan yang dianggap memiliki kekurangan ataupun kesalahan dalam menerapkan hukum dari suatu permasalahan hukum. Penelitian ini akan ...
Pertanggungjawaban perdata penanggung jawab aksi unjuk rasa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan massa aksi unjuk rasa
Laksono, Demak Setio (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Aksi unjuk rasa atau demontrasi merupakan salah satu bentuk dalam menyampaikan aspirasi seseorang dan dilindungi hukum di Indonesia karena bagian dari Hak Asasi Manusia. Pada praktiknya banyak penyampaian pendapat yang ...
Pelaksanaan proses asesmen di tingkat penyidikan sebagai upaya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
Girsang, Grace Madeart (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan yang ditemukan dalam pemberian tindakan rehabilitasi kepada Penyalahguna Narkotika di Indonesia. Dalam usaha untuk memberantas masalah penyalahgunaan narkotika, Pemerintah ...
Pengawasan terhadap keberadaan lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
Nintha, Lidya Charina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia dibentuklah suatu lembaga negara baru, yakni lembaga negara independen. Lembaga negara independen merupakan lembaga negara yang secara institusional maupun fungsional ...
Kriteria perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional secara kasuistis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018
Hasna M, Qonitah Nur (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dalam bentuk undangundang dan peraturan presiden. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa terhadap perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar ...
Tanggung jawab hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia
Pangaribuan, Fiona Meiliana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pada dasarnya Penulisan Hukum ini membahas kedudukan dan status hukum serta tanggung jawab hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia membuka peluang bagi ...
Pendekatan hukum perdata internasional terhadap keabsahan dan akibat hukum jaminan fidusia transnasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia
Diasputri, Aulia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Fiduciary security as a form of collateral which is an accesoir agreement from the main agreement, namely loan agreement. In Indonesia, this guarantees are regulated in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary (UUJF). This ...
Tinjauan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan pengangkatan anak di Kota Bandung
Thessalonica, Tharasya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Namun, di Indonesia pengangkatan anak dapat dilakukan oleh orang tua tunggal. Mengingat peran ayah dan ibu dalam suatu keluarga sangat penting ...
Due diligence dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris dan akibat hukumnya
Kurnia, Inez (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dimaksudkan sebagai perjanjian pendahuluan dari maksud utama para pihak untuk melakukan peralihan hak atas tanah. PPJB dalam prakitknya sering dibuat dalam bentuk akta autentik yang ...
Kedudukan hewan ternak sebagai benda dan sebagai jaminan fidusia menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia
Satria, Adam (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Peranan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi internasional dalam penanganan konflik Rohingya
Elisabeth, Julia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satu organisasi internasional yang mempunyai prinsip dasar untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, serta menghormati nilai-nilai hak asasi manusia di ...
Hubungan antara perlindungan diplomatik (Diplomatic Protection) menurut konvensi WINA 1961 dan konvensi WINA 1963 dengan perjanjian Bilateral Mandatory Consular Notification
Hutagalung, Bill Manuel Marolop (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan warga negara menurut perjanjian internasional Mandatory Consular Notification yang bersifat bilateral. Perlindungan tersebut di berikan kepada warga negara yang berada di ...
Pelanggaran kontrak perjanjian kerja waktu tertentu oleh PT. Pelita Air Service terhadap pekerja waktu tertentu yang memasuki usia pensiun
Fairuz, Yasmin Nur (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian mengenai Pelanggaran Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh PT Pelita Air Service terhadap Pekerja Waktu Tertentu yang memasuki Usia Pensiun bertujuan untuk mengetahui bagaimana menerapkan hukum ...
Tinjauan hukum atas pemberian hak bekerja bagi pengungsi dari luar negeri di Indonesia : studi kasus pengungsi di Kota Pekanbaru
Kristy, Ellen (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Di dalam Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi mengatur secara lengkap mengenai hak-hak dasar pengungsi, termasuk hak untuk bekerja tetapi Indonesia belum meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut. Namun, Indonesia ...
Perlindungan hak moral dan hak eksklusif pencipta dalam Perjanjian Lisensi Creative Commons
Andini, Renata Rominar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi seorang pencipta. Hak eksklusif disini memiliki arti bahwa wewenang dan kuasa atas suatu ciptaan dipegang penuh oleh pencipta, sementara hak ...
Analisa yuridis mengenai penanganan krisis pengungsi oleh Uni Eropa dikaitkan dengan hukum pengungsi internasional
Valensya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pada tahun 2015 terjadi Krisis Pengungsi di Eropa yang salah satunya disebabkan oleh konflik di Suriah. Kedatangan pengungsi dalam jumlah besar tersebut, menimbulkan permasalahan bagi negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa ...
Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
Purba, Mellisa Rolys (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 telah memutuskan untuk menaikkan batas usia kawin terhadap anak perempuan yang semula dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah 16 (enam belas) tahun ...
Analisis putusan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 111/PID.SUS/2017/PN SAG terkait ketentuan sanksi pidana penjara minimum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Imanta, Nesia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Ganja merupakan Narkotika golongan I yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah menurut undang-undang. Pelaku yang menggunakan, menanam, dan mengedarkan Narkotika akan dihukum berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Jaksa ...
Analisis upaya ganti kerugian dalam kebocoran data pribadi karena penggunaan search engine menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik
Kusumah, Raden Christantus Teja (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Skripsi ini membahas mengenai sejauh mana perlindungan terhadap data pribadi serta privasi di era percepatan informasi dewasa ini. Integrasi diantara segala perangkat yang terjadi di zaman ini memang memudahkan kehidupan ...
Tinjauan yuridis terhadap pelaku pembakaran hutan dengan pendekatan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
Asido, Immanuel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Negara merupakan organisasi yang harus merepresentasikan rakyat. Oleh karena itu, negara harus memberikan jaminan terhadap kehidupan rakyatnya dengan salah satu caranya yaitu memberikan jaminan kehidupan yang layak dan ...
Tinjauan pembuatan dan penyebarluasan meme dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat
Kassa, Reyhan Vladimir (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Hak asasi manusia ada berbagai banyak jenisnya, salah satunya adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi dimana hak tersebut merupakan hak yang dimiliki setiap individu dan dijamin oleh Indonesia secara konstitusional.Salah ...
Penegakan peraturan hukum berkaitan dengan kesejahteraan hewan peliharaan domestik di Kota Jakarta
Sanjaya, Bonny (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Maraknya penganiayaan dan penelantaran hewan peliharaan seperti anjing dan kucing yang dilakukan oleh masyarakat semakin sering terjadi, baik di daerah terpencil maupun di kota-kota besar seperti termaksud di kota Jakarta. ...
Tanggung jawab pengelola platform online marketplace terhadap penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta
Simon, Yosua (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Berdasarkan UU Hak Cipta pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, namun seiring dengan perkembangan teknologi pelanggaran hak cipta saat ini banyak terjadi di dalam ...
UNPAR Institutional Repository, Undergraduate Theses
